Secara hukum, ketentuan mengenai kondisi jalan yang rusak telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan “pembangunan jalan umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maupun jalan desa”. Selain itu, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang “Si Palui Raja Adat” (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Dan Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada BAB VI (Tanggung Jawab Oprasional) Pasal 10 ayat (2). Jalan merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat moder