Pembangunan nasional saat ini telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dengan menempatkan desa sebagai garda terdepan pembangunan. Perubahan mendasar ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan dan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan (to build village), melainkan menjadi subjek utama yang aktif menggerakkan roda pembangunan (village building).