Era baru otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten atau kota untuk menguras rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus otonomi daerah yang tercantum dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk berkesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten atau kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.