Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan regulasi terbaru yang mengatur sistem manajemen kepegawaian di Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dari intervensi politik, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. ASN dalam ketentuan ini mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dan memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa.