Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu memberikan pelayanan administrasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.