Pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sehingga baik tidaknya suatu pemerintahan dilihat dari seberapa jauh kualitas pelayanan publiknya, yang mana apakah sudah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan harus benar-benar diperhatikan karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, salah satunya dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan