Perkembangan sistem pemerintahan dan pembangunan di Indonesia yang semakin dinamis telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Perubahan paradigma ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya pengakuan tersebut, desa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.