Pelayanan publik dalam sektor pemerintahan merupakan wujud dari fungsi aparatur negara sebagai pengabdian kepada masyarakat serta pengabdian terhadap bangsa dan negara. Sebagai landasan yuridis, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas, peningkatan mutu, serta transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah. Melalui aturan ini, instansi pemerintah dituntut untuk berfokus pada kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan