Pengelolaan pasar merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Sebagai implementasinya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola pasar secara profesional, tertib, dan efisien