Dalam konteks pembangunan dan penataan wilayah di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, aktivitas perdagangan skala kecil ini merupakan bentuk upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ketika kegiatan tersebut dilakukan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti jembatan, terminal, trotoar, dan badan jalan—maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan daerah serta mengganggu ketertiban umum. Kawasan-kawasan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Oleh karena itu, penertiban pedagang kaki lima di area terlarang menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah serta mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.