Pada dasarnya pemerintah berfungsi sebagai pelayanan publik yang dirancang tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang mendukung terciptanya tujuan bersama bagi setiap anggotanya. Landasan hukum yang memperkuat pelaksanaan pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.