Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah layak huni harus memenuhi kriteria ketahanan dan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bagunan, akses air minum layak, akses sanitasi layak serta pencahayaan dan penghawaan yang baik. Pemenuhan lima kriteria ini penting untuk menjamin lingkungan hunian yang sehat dan nyaman. Namun dalam kenyataannya, masih banyak rumah masyarakat di pedesaan yang termasuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena kondisi fisik bangunan yang buruk, kurangnya fasilitas dasar, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan perbaikan rumah layak huni masih menjadi persoalan penting di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses sumber daya yang tinggi.