Dinamika hubungan industrial di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan regulasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja. Salah satu tonggak penting dalam reformasi hukum ketenagakerjaan adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Regulasi ini membawa perubahan signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan status dan hak-hak pekerja yang bekerja berdasarkan PKWT, termasuk mereka yang berada di bawah skema alih daya atau outsourcing. Keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 ini secara substansial mengubah lanskap perlindungan pekerja kontrak, di mana sebelumnya pengaturan mengenai kompensasi bagi pekerja PKWT seringkali menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan.