Pelayanan publik merupakan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Jika pelayanan yang diberikan itu baik dan berkualitas maka itu adalah tanda suatu pemerintahan itu berhasil selain memang itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat sejahtera. Kualitas pelayanan itu bersifat relatif tergantung dari bagaimana penilaian seseorang setelah menerima layanan. Menurut Trilestari (2004) dalam Hardiansyah (2018:48) pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang lainnya yaitu persepsi pelanggan, produk dan proses. Sebagai salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pelayanan publik harus bisa memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan untuk masyarakat. Dalam langkah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah memikili peran penting sebagai penyelenggara utama pelayanan.