Perkembangan teknologi informasi yang masif di era industri 4.0 telah mendorong transformasi digital secara fundamental dalam manajemen birokrasi pemerintahan di Indonesia. Transformasi ini dimanifestasikan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Fokus utama dari SPBE adalah penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam ekosistem birokrasi, salah satu aspek krusial yang mengalami digitalisasi adalah sistem manajemen kehadiran pegawai, yang merupakan indikator dasar profesionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).