Pasar tradisional merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, namun pelaksanaannya di Pasar Alabio kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang belum konsisten kepada pedagang. Selain itu, kurangnya pemeliharaan serta penyediaan sarana dan prasarana pasar serta lemahnya pengawasan hak sewa toko dari pihak pengelola pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan informan secara purposive sampling berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, Analisis Kasus Negatif, Menggunakan Bahan Referensi dan Mengadakan Member check Hasil penelitian menunjukkan dapat diambil kesimpulan kurang baik. Pada sub variabel komunikasi, indikator yang kurang baik yaitu sosialisasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Pada sub variabel sumber daya, indikator yang kurang baik yaitu sarana dan prasarana, sedangkan indikator sumber daya manusia pelaksana cukup baik. Selanjutnya, pada sub variabel disposisi, indikator yang kurang baik yaitu komitmen aparat, sementara indikator integritas pelaksana sudah baik. Pada sub variabel struktur birokrasi, indikator yang cukup baik yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), sedangkan indikator koordinasi antar tingkat dan tingkat birokrasi baik. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya anggaran dan kurangnya konsistensi informasi. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar serta koordinasi antar stakeholder. Guna meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, UPTD Pasar Wilayah II perlu meningkatkan sosialisasi dan penyampaian informasi secara jelas, konsisten, dan terjadwal, didukung media informasi yang mudah diakses. Selain itu, diperlukan peningkatan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana, penguatan pengawasan terhadap penggunaan hak sewa toko, serta didukung oleh peningkatan kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap ketentuan pengelolaan pasar.