Instansi pemerintah Indonesia telah mengadopsi teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan dikelurkannya Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 19 Tahun 2021 Tentang E-Goverment, Teknologi informasi saat ini meresap di semua sektor untuk memastikan penyediaan informasi yang lengkap dan akurat sesuai kebutuhan. Smartphone, khususnya dengan sistem operasi android, berberan penting dalam mempermudah aktivitas mendukung produktivitas mereka. Tidak terkecuali pemerintahan diTingkat kecamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa program presensi digital dengan menggunakan aplikasi sistem informasi presensi pegawawi pada kantor camat banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator keinginan kalangan pejabat kearah e-government efektif, alokasi sumberdaya kurang efektif, adanya peraturan yang jelas kurang efektif, sosialisasi kurang efektif. ketersediaan sumber daya efektif, teknologi kurang efektif, manfaat bagi instansi efektif, dan menfaat bagi karyawan efektif. Faktor pendorong terdiri dari: (1) semua pegawai sudah menggunakan aplikasi SIPP; (2) pegawai sudah memahami fitur aplikasi SIPP; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kantor camat banjang, dan (4) efisiensi anggaran dan waktu. Sedangkan faktor penghambat adalah: (1) Kurangnya peraturan internal pada kantor camat banjang terkait operasional aplikasi SIPP; (2) karyawan belum sepenuhnya mematuhi SOP aplikasi SIPP; (3) teknik sosialisasi yang kurang tepat, dan; (4) teknologi yang belum mumpuni sepenuhnya.