Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perhubungan merupakan pilar utama kemandirian fiskal Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024, aktivitas angkutan batu bara di Sungai Barito memiliki potensi retribusi yang besar, namun implementasinya pada UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip masih menghadapi berbagai hambatan operasional. Kendala tersebut meliputi sistem pelaporan hasil pungutan retribusi angkutan batu bara kapal tongkang yang masih bersifat manual, fluktuasi setoran yang belum mencapai target, serta ketiadaan pasokan listrik yang menghambat efisiensi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan retribusi angkutan batu bara kapal tongkang serta mengidentifikasi berbagai faktor pendorong dan penghambatnya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 8 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.