Penelitian ini menggunakan SDN Desa Pamintangan sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana kebijakan pemanfaatan aset pemerintah daerah diterapkan terhadap bangunan sekolah yang tidak difungsikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fokus utama penelitian ini adalah bangunan sekolah yang tidak digunakan sejak tahun 2014. Ini terjadi karena jumlah siswa yang menurun dan status kepemilikan lahan yang tumpang tindih, di mana bangunan pemerintah daerah terletak di atas tanah milik warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemanfaatan aset diterapkan, serta untuk menemukan elemen yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Untuk melakukan analisis data, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan. Model ini mencakup enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar-organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan aset di SDN Pamintangan kurang dilaksanakan. Meskipun tujuan administratif jelas, kebijakan ini tidak mungkin karena tidak ada petunjuk teknis yang terkait dengan aset di tanah milik warga. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya anggaran karena tidak ada sertifikat tanah dan koordinasi yang tidak efektif di tingkat pemerintah desa. Selain itu, lingkungan sosial masyarakat lebih memilih pendidikan berbasis pesantren daripada menghidupkan kembali sekolah, dan sikap pelaksana cenderung pasif. Peneliti mengusulkan agar pemerintah daerah segera membuat peraturan teknis atau wewenang khusus untuk menyelesaikan aset bangunan yang terletak di tanah warga. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam berkomunikasi dengan pemilik lahan untuk mendiskusikan opsi hibah atau tukar guling agar bangunan dapat digunakan kembali untuk kepentingan komunitas desa.