Aset bangunan SDN Pamintangan telah tidak digunakan sejak tahun 2014, yang merupakan fenomena yang mendasari penelitian ini. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kecenderungan masyarakat untuk memberikan pendidikan anak-anak mereka ke pesantren telah berubah, dan kedua, status kepemilikan lahan yang rumit, di mana bangunan pemerintah daerah dibangun di atas tanah pinjam pakai milik warga. Hal ini menyebabkan fenomena administrasi semu di mana aset dicatat dalam KIB tetapi fungsinya berkurang dan kerusakan struktural terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari cara-cara di mana kebijakan pemanfaatan aset diterapkan, serta untuk menemukan elemen yang mendukung dan menghambat kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkanbahwa implementasi kebijakan berada pada kategori kurang. Petunjuk teknis penyelesaian sengketa yang tidak ada, petugas pengaman di lapangan yang tidak ada, dan anggaran pemeliharaan yang terkunci karena Perda No. 7 Tahun 2020 dan Permendagri No. 19 Tahun2016jo. Permendagri No. 7 Tahun 2024, yang melarang perbaikan aset bermasalah secara legal. membuat kebijakan menjadi sulit. Pembiaran terjadi karena kesulitan berkomunikasi antara dinas dan pemerintah desa. Singkatnya, karena ketidakpastian tentang legalitas lahan, "bottleneckadministratif" adalah hambatan utama. Agar aset dapat dialihfungsikan, Sekretaris Daerah harus memiliki wewenang kebijakan untuk memilih antara negosiasi ulang atau opsi tukar guling.