Tipiring merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman pidana penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda. Dalam pelaksanaannya ditemukan fenomena minimnya sosialisasi, jangkauan penanganan yang masih terfokus di Amuntai Tengah, dan kecenderungan penyelesaian secara damai, yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penanganan Tipiring pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, dianalisis secara kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang dipilih secara purposive sampling.