Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada tahap prabencana di Kecamatan Amuntai Tengah. Kecamatan ini merupakan titik konfluensi dua sungai besar yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir luapan. Meskipun regulasi telah menetapkan prosedur mitigasi, secara empiris implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan teknis yang signifikan. Masalah utama yang teridentifikasi mencakup disfungsi instrumen Early Warning System (EWS) yang terbengkalai, keterbatasan cakupan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA), serta rendahnya literasi bencana masyarakat yang cenderung menganggap banjir sebagai siklus musiman biasa tanpa kesiapsiagaan yang terencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan dari BPBD, aparatur kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman dengan membedah empat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.