Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan sampah yang semakin kompleks, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada Desa Awang Besar belum mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013, seperti tidak adanya sosialisasi, tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta terhambatnya usulan desa ke kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan upaya apa yang dilakukan di Desa Awang Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara porpusive sampling berjumlah 11 orang. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Awang Besar masih kurang optimal pada keempat variabel teori George C. Edward III. Variabel komunikasi kurang optimal karena sosialisasi hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan tidak menyentuh warga, sehingga informasi tentang hak dan kewajiban tidak tersampaikan dengan jelas. Variabel sumber daya kurang optimal yang tercermin dari ketiadaan alokasi anggaran dalam APBDes, tidak tersedianya TPS dan tong sampah umum, serta hanya tersedianya satu orang petugas swadaya tanpa kompetensi dan status kepegawaian resmi. Variabel disposisi kurang optimal karena komitmen dan tanggung jawab pemerintah desa masih bersifat lisan tanpa tindakan nyata. Variabel struktur birokrasi kurang optimal karena pembagian tugas tidak jelas dan koordinasi antara desa, kecamatan, dan dinas terhambat sehingga usulan penyediaan TPS terhenti di tingkat kecamatan. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai seluruhnya merupakan faktor penghambat. Pertama, penyampaian perda pengelolaan sampah belum menyasar masyarakat. Kedua, anggaran untuk pengelolaan sampah di desa awang besar bukan prioritas. Upaya yang dilakukan untuk implementasi pertama Dinas Lingkungan Hidup bersedia menyediakan TPS jika lahan desa tersedia. Kedua, swadaya masyarakat dalam pengangkutan sampah. Disarankan agar Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas DLH HST untuk melakukan sosialisasi tidak hanya pada aparat desa tapi langsung ke warga desa, untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Awang Besar agar diadakannya anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.