Dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT Terhadap Perempuan terdapat beberapa masalah yang ditemukan, seperti kurangnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan fasilitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Penanganan KDRT Terhadap Perempuan dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung terjun ke lapangan dengan jumlah sampel 13 orang. Dalam teknik penarikan sampel menggunakan metode “Purposive Sampling”. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya uji kredibilitas data meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Hasil dari penelitian Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan kurang baik. Dapat dilihat dari indikator yang sesuai dengan teori Sodang P. Siagian yaitu tingkat keabsahan, penerapan inovasi, peduli sosial dan tanggung jawab. Adapun indikator yang tidak sesuai dengan teori Sodang P. Siagian yaitu kemampuan selektif, sosialisasi, pengetahuan, fasilitas, sumber daya manusia dan kegiatan. Selain itu, terdapat faktor pendorong yaitu adanya ruangan konseling dan faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran dan pelatihan serta bimbingan tentang penanganan dan pengaduan Kekerasan dalam rumah tangga. Untuk saran kepada Kepala DPPPA dan pegawai agar dapat mengoptimalkan anggaran, memperluas sosialisasi hingga ke desa-desa, meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pembagian tugas yang jelas, menambah SDM sesuai kebutuhan, memperkuat pendampingan terhadap korban serta memperkuat layanan konseling keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Kepada korban dan masyarakat diharapkan jika mengalami atau melihat kasus KDRT agar dapat segera melaporkan langsung ke DPPPA untuk mendapatkan perlindungan dan dapat diselamatkan lebih cepat.