Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kebijakan ini diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam melakukan upaya pencegahan, penanganan serta pelaporan kasus kekerasan di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masih terjadinya kekerasan baik dalam bentuk verbal maupun non verbal di sekolah, adanya keterlambatan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis secara khusus di kedua sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui penarikan informan secara purposive sampling yang berjumlah 14 orang, terdiri dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling serta siswa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.