Sampah salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum diterapkannya pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya, terbatasnya sarana tempat sampah, penumpukan sampah, serta kurangnya sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 15 informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, mengadakan membercheck, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Dilihat dari beberapa indikator yakni: pertama transmisi kurang optimal karena sosialisasi ke desa belum pernah dilaksanakan secara formal. Kedua kejelasan informasi belum optimal karena penyebarannya belum merata dan tidak terdokumentasi. Ketiga konsistensi belum optimal karena penyampaian infromasi tidak dilakukan secara teratur kepada semua pihak. Keempat ketersediaan sumber daya manusia kurang optimal karena empat petugas sampah tidak sebanding dengan luas wilayah. Kelima ketersediaan sarana dan prasarana kurang optimal karena tempat sampah dan armada masih terbatas dan kerap rusak. Keenam komitmen petugas cukup optimal karena adanya upaya penyediaan sarana prasarana, petugas dan pengangkutan sesuai jadwal meskipun masih ada kendala. Ketujuh tanggung jawab cukup optimal karena petugas menjalankan pengangkutan sampah tetapi respon terhadap penumpukan sampah diluar jadwal masih dinilai lambat oleh masyarakat. Kedelapan koordinasi cukup optimal karena telah terjalin antara Dinas perkim-LH, pemerintah desa, dan petugas sampah. Kesembilan SOP kurang optimal karena belum ada SOP tertulis di tingkat desa. Faktor yang mempengaruhi pertama, faktor pendukung yaitu adanya dukungan dinas terkait dalam menjalankan kebijakan dan adanya kerjasama antara dinas terkait, pemerintah desa dan petugas sampah. Kedua, faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi pengelolaan sampah, keterbatasan anggaran desa, belum ada pedoman tertulis pengelolaan sampah di tingkat desa dan kultur budaya masyarakat yang terbiasa mencampur sampah. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan Dinas perkim-LH meningkatkan frekuensi sosialisasi langsung kepada masyarakat desa dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kepada pemerintah desa menyusun SOP tertulis dan mengalokasikan anggaran untuk menambah fasilitas pengelolaan sampah, petugas sampah lebih sigap dalam menangani penumpukan sampah serta berperan aktif menyampaikan himbauan kepada masyarakat saat pengangkutan, dan masyarakat lebih aktif memilah sampah dari sumbernya.