Garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan sungai (GSS) merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang. GSB berfungsi sebagai batas minimal jarak bangunan terhadap tepi jalan untuk menjamin keselamatan, dan keteraturan tata ruang, sedangkan GSS merupakan batas pengamanan sungai guna menjaga kelestarian fungsi sungai. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu dan Faktor apa saja yang memengaruhi nya. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif, purposive sampling informan 16 orang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian disimpulkan kurang baik. Dilihat dari beberapa sub variabel dan indikator implementasi kebijakan. Pertama, sub variabel komunikasi dilihat dari indikator penyampaian informasi kurang baik. konsistensi kurang baik. kejelasan informasi kurang baik. Kedua, sub variabel sumber daya, indikator staf kurang baik. fasilitas cukup baik. informasi dan kewenangan cukup baik. Ketiga, sub variabel disposisi indikator dedikasi pelaksana cukup baik. penghargaan kurang baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi, indikator koordinasi baik. Indikator SOP kurang baik. Faktor pendukung yaitu adanya ketegasan administratif dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jika tidak sesuai dengan ketentuan GSB dan GSS, terciptanya koordinasi yang baik antarinstansi. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran dalam penyebarluasan informasi, belum berfokusnya penyampaian substansi Peraturan Bupati kepada masyarakat, belum direalisasinya usulan penambahan personel dan tidak adanya prosedur operasional preventif. Disarankan kepada DPUPR agar memperkuat sosialisasi yang secara khusus membahas substansi Peraturan Bupati, dengan bahasa yang mudah dipahami dan media sosialisasi yang efektif, mengoptimalkan pembagian tugas, mengusulkan penambahan personel sesuai kebutuhan dan pemenuhan formasi jabatan, menyusun SOP preventif untuk mencegah pelanggaran sejak tahap perencanaan.