Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan menganalisis implementasi kebijakan terkait PBB-P2 serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dalam mendukung pembangunan daerah. Implementasi kebijakan terkait PBB-P2 dikatakan belum terimplementasi dengan baik ditandai dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya capaian target pajak dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi yang diadakan pemerintah sehingga berpengaruh pada target yang dicapai. Penelitian kali ini menggunakan pendekatandeskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber informasi diambil secara purposive sampling berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Cukup Terimplementasi dengan Baik. Dari 9 total indikator pada keterjelasan dan konsistensi kurang baik sedangkan pada aspek tenaga ahli, informasi, sikap, kepatuhan, transparansi dan fragmentasi cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pembayaran PBB-P2 dan mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2.