Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, serta penampungan dan penyaluran aspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, peran BPD dalam pembangunan desa masih menghadapi kendala, seperti rendahnya inisiatif BPD dalam mengadakan musyawarah, kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta tingkat kehadiran anggota BPD yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam penyelenggaraan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, serta member check.