Pasar tradisional memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi kecil seperti pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berupaya melakukan penataan dan penertiban terhadap aktivitas PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis tingkat kepatuhan para PKL terhadap kebijakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, pedagang kaki lima, serta masyarakat sekitar pasar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima di Pasar Alabio belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya PKL yang berjualan di area terlarang, penataan lapak yang kurang tertib, serta pemanfaatan ruang publik yang belum sesuai peruntukan. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen aparat penegak peraturan, serta upaya sosialisasi kebijakan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan PKL, keterbatasan sarana dan prasarana relokasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta lokasi relokasi yang kurang strategis sehingga pedagang cenderung kembali ke tempat semula. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima memerlukan pendekatan yang lebih persuasif, partisipatif, dan humanis. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi, menyediakan fasilitas relokasi yang layak dan strategis, serta memperkuat koordinasi antarinstansi terkait agar kebijakan penataan PKL dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi para pedagang.