Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal khususnya pada kawasan pemukiman lahan basah Desa Sungai Buluh. Masalah utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran kritis warga yang terbiasa membuang limbah domestik ke bawah rumah panggung dan aliran sungai, ketiadaan infrastruktur Tempat Penampungan Sementara (TPS) komunal, serta kurangnya program pembinaan lingkungan dari pemerintah desa. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda tersebut secara menyeluruh beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan lewat teknik purposive sampling dengan total sebanyak 13 orang informan. Analisis data menggunakan Model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Uji kredibilitas data penelitian meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, penggunaan bahan referensi, serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan persampahan secara keseluruhan berjalan kurang baik. Faktor pendukung dalam implementasi ini dikarenakan terpenuhinya dimensi disposisi, di mana terdapat kecenderungan sikap, pemahaman, dan komitmen positif dari para implementor serta aparatur desa untuk mendukung substansi aturan aturan daerah. Namun, keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang belum berjalan maksimal. Adapun faktor penghambat utamanya meliputi: terbatasnya anggaran desa dan ketiadaan fasilitas fisik (lahan TPS dan armada angkutan) akibat kendala geografis perairan rawa; kemacetan transmisi sosialisasi serta ketidakkonsistenan instruksi di lapangan; kekosongan staf atau personel teknis eksekutor lapangan; serta keterbatasan wewenang formal akibat kekosongan regulasi lokal berupa Peraturan Desa (Perdes). Saran penelitian merekomendasikan Pemerintah Desa Sungai Buluh dan BPD segera merumuskan Perdes persampahan sebagai payung hukum lokal pedoman teknis pembinaan dan tata tertib lingkungan rawa, membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku eksekutor lapangan, serta mengoptimalkan sosialisasi formal-terstruktur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah disarankan berkolaborasi memfasilitasi sarana pengelolaan sampah adaptif wilayah lahan basah, seperti inovasi TPS atau kontainer terapung, guna menyiasati tingginya biaya pengurukan lahan darat.