Implementasi kebijakan kearsipan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengelola arsip yang bersifat strategis dan rahasia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai fenomena permasalahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Fenomena yang muncul antara lain belum optimalnya penyampaian kebijakan secara berkelanjutan, belum adanya SOP khusus pengelolaan arsip terjaga, rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan arsip terjaga, keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, tidak tersedianya arsiparis, serta lemahnya komitmen pelaksana dalam memandang kearsipan sebagai fungsi strategis organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Teknik analisa digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjang pengamatan, meningkatkan ketentuan, triangulasi dan membercheck. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan belum berjalan optimal. Pada variabel komunikasi, transmisi kebijakan belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemahaman pegawai terhadap kewajiban pengelolaan dan pelaporan arsip terjaga masih rendah. Pada variabel sumber daya, pelaksanaan kebijakan terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan, tidak tersedianya arsiparis, belum adanya anggaran khusus kearsipan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang arsip dan perangkat penyimpanan. Pada variabel disposisi, masih ditemukan rendahnya komitmen dan kesadaran pelaksana dalam mengelola arsip terjaga karena kearsipan dipandang sebagai tugas administratif tambahan. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, belum tersedianya SOP tertulis yang jelas menyebabkan proses identifikasi, pemberkasan, dan pelaporan arsip terjaga belum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan