Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Desa Muara Tapus. Penelitian ini di latar belakangi permasalahan antara lain terdapat tidak tepatnya sasaran atau adanya kebocoran gas LPG 3 kg bersubsidi ke kalangan yang tidak berhak, pengawasan yang masih bersifat pasif (menunggu laporan) ada timbul masalah dan kurangnya Sosialisi informasi tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 kg Bersubsidi Secara Tertutup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptifkualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penentuan secara purposive sampling berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, analisis kasus, dan mengadakan membercheek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Muara Tapus belum terimplementasi dengan baik. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi secara tertutup didukung oleh indikator yang berjalan sesuai, yaitu sarana dan prasarana yang memadai berupa armada dan gudang yang aman, dukungan dana operasional, komitmen yang tinggi dari petugas pelaksana agar masyarakat kurang mampu mendapatkan haknya,dan Standar Operasiunal Prosedur(SOP) yang jelas yaitu berupa kartu antirian dan verifikasi data ketika ingin mendaftar. Namun demikian, terdapat indikator yang berjalan kurang baik, yakni penyaluran informasi tentang perbub ini yang belum merata dan belum konsisten yang dipengaruhi keterbatasan anggaran, dalam pengendaliannya juga masih dipengaruhi hubungan sosial dari nonpenerima sehingga memicu kebocoran distribusi, tanggung jawab dan kepatuhan yang belum optimal, lemahnya koordinasi ke pemerintah desa karena minimnya SDM dari pangkalan maupun agen mengakibatkan pengawasan di tingkat desa menjadi tidak padu. Berdasakan kesimpulan disarankan agen lpg harus secara rutin meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan pangkalan, pemilik pangkalan lpg harus meningkatkan transparansi dan integritas dengan selalu memverifikasi identitas, pemerintah desa juga harus berperan aktif dalam memulai sosialisasi kebijakan lpg subsidi, masyarakat penerima lpg 3 kg subsidi diharapkan aktif mengawasi dan melaporkan setiap penyimpangan atau praktik tidak sesuai dalam pendistribusian, masyarakat bukan penerima lpg 3 kg subsidi harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dengan hanya membeli jika memenuhi syarat.