Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi dasar hukum dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban jalan di ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan, seperti masih maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang jalan, Belum tersedianya fasilitas tempat parkir yang memadai, serta Tingginya ketergantungan ekonomi pedagang dan pembeli terhadap kemudahan akses di pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 9 Informan penelitian ini terdiri dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, pedagang, pengendara dan masyarakat pengguna jalan. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Hayat (2018) yang meliputi enam variabel yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana komunikasi antar organisasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana. Keabsahan data di pertahankan malalui uji kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.