Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fenomena masalah dalam penelitian ini adalah Rendahnya penerimaan di kalangan SKPD, Kurangnya sosialisasi dan edukasi, dan belum adanya kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pengumpulan ZIS dikalangan ASN. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi dengan informan sebanyak 12 orang terdiri dari pimpinan dan staf Baznas Kab. HST dan ASN. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk uji kredibilitas data dilakukan dnegan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, trigulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya target pengumpulan ZIS tahunan yang jelas, strategi jemput zakat dan digitalisasipengumpulan yang berjalan cukup baik, serta program kerja pengumpulan yangdisusun secara sistematis. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih ditemukannya beberapa kelemahan, seperti sosialisasi yang belum merata, penguatan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang belum maksimal, belum tersusunnya pemetaan potensi zakat secara komprehensif, keterbatasan biaya operasional, serta belum adanya kerja sama formal dan regulasi yang mengikat antara BAZNAS dan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan ZIS ASN.