Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan salah satu kebijakanKepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yangmodern, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Penerapan ETLE di Satlantas PolresHulu Sungai Utara bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturanlalu lintas serta meminimilasir pelanggaran. Namun, dalam pelaksanannya masih terdapatbeberapa kendala, seperti penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan dataregistrasi, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti surat tilang elektronik,serta keterbatasan kualitas kamera ETLE dalam mendeteksi pelanggaran pada kondisitertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi KebijakanElectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara sertauntuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknikpengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber datadiperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 10orang. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Penelitian ini diuji kridibilitas dengan menggunakan enam teknik, yaitu perpanjanganpengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakanbahan referensi,dan member check.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sudah berjalan cukupterimplementasi berdasarkan teori George C. Edwards III. Pertama, variabel komunikasidengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi sudah bejalan belum sepenuhnyaterimplementasi. Aspek komunikasi sudah dilaksanakan melalui sosialisasi secara langsung,media sosial,serta penyampaian informasi pada surat konfirmasi ETLE, meskipun belummenjangkau seluruh masyarakat. Kedua, variabel sumber daya dengan indikator staff,informasi, fasilitas, dan wewenangsudah cukup terimplementasi, namun masih terdapatkendala pada kualitas kamera ETLE, gangguan jaringan internet, dan pemadaman listrik.Ketiga, variabel disposisi dengan indikator pengangkatan birokrat dan insentif sudahterimplementasi, petugas memiliki komitmen dan tanggung jawab yang baik dalammelaksanakan kebijakan ETLE meskipun tidak terdapat pemberian insentif khusus. Keempat,variabel struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan adanya Standar OperasionalProsedur (SOP) yang jelas dan koordinasi antar instansi yang baik. Faktor pendukungimplementasi ETLE meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana danprasarana pendukung, serta koordinsi antar instansi. Faktor penghambatnya meliputipengggunaan plat nomor palsu atau tidak sesuai dengan data registrasi, rendahnya kepatuhanmasyarakat dalam melakukan konfirmasi surat tilang elektronik, serta keterbatasan kualitaskamera ETLE dalam mendeteksi pelanggaran pada kondisi malam hari, hujan, atau silau.Untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara disarankan agar Satlantas meningkatkansosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme ETLE, meningkatkan kualitas saran danprasarana terutama perangkat kamera dan jaringan pendukung, memperkuat koordinasidengan instansi terkait, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturanlalu lintas dan menindaklanjuti setiap surat konfirmasi pelanggaran elektronik.