Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, melaksanaan program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan, antara lain informasi mengenai program belum tersosialisasi secara merata, tidak adanya kepastian tanggal pencairan, serta belum tersedianya sistem digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan juga apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Tali Asih Opname. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari 12 orang informan yang terdiri atas pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) serta anggota penerima santunan Tali Asih Opname, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik. Aspek komunikasi belum berjalan dengan baik karena transmisi informasi masih bersifat informal dan kepastian jadwal pencairan dana belum terwujud, meskipun substansi kebijakan sudah cukup jelas. Aspek sumber daya cukup berjalan dengan baik, jumlah staf sudah memadai namun belum didukung pelatihan formal, fasilitas publikasi informasi, dan sistem teknologi digital yang terintegrasi. Aspek disposisi sudah berjalan dengan baik, terlihat dari sikap pelaksana yang responsif dan komitmen pengurus yang tinggi. Sementara itu, aspek struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena SOP belum disahkan oleh Bupati dan koordinasi eksternal kepada instansi penerima manfaat masih lemah. Faktor penghambat meliputi lemahnya transmisi dan pemerataan informasi, ketiadaan SOP yang sah secara hukum, belum tersedianya sistem digital terintegrasi, serta lemahnya koordinasi eksternal kepada instansi penerima manfaat. Disarankan kepada Kepala Bidang mutasi, promosi dan pengambangan karir agar mempercepat pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Bupati. Kepada pengurus KORPRI agar menetapkan jadwal pencairan dana yang pasti setiap bulannya, serta mengembangkan sistem informasi digital. Kepada pelaksana teknis agar memperluas saluran sosialisasi melalui media agar lebih mudah diakses, serta membangun koordinasi yang lebih terstruktur dengan seluruh instansi penerima manfaat agar hak kesejahteraan anggota dapat tersalurkan secara merata dan tepat waktu.