Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna Barabai mencerminkan dilema antara urgensi ekonomi kerakyatan dan tantangan penataan kota. Sebagai pusat aktivitas sosial yang dikelilingi instansi pemerintahan,kawasan ini bertransformasi menjadi pusat kuliner strategis namun memicu kemacetan serta masalah kebersihan.Meskipun Perda No. 11 Tahun 2013 telah menetapkan kewajiban menjaga ketertiban dan perizinan,realitas di lapangan menunjukkan rendahnya kepatuhan pedagang serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah.Akibatnya,keberadaan PKL justru mengokupasi trotoar dan merusak estetika lingkungan, sehingga penelitian ini krusial untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor penghambat penataan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Studi kualitatif deskriptif ini berlokasi diLapangan Dwi Warna,Barabai,untuk membedah implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui kacamata teori George C. Edward III.Dengan memosisikan peneliti sebagai instrumen kunci data primer digali secara mendalam melalui observasi, dokumentasi,dan wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih menggunakan teknik Purposive sampling.Pengumpulan data juga didukung oleh sumber sekunder berupa literatur dan regulasi terkait guna memastikan validitas informasi.Untuk menjamin akurasi dan kredibilitas temuan, peneliti menerapkan teknik analisis data sistematis serta uji triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengamatan di lapangan secara alami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi yang mencakup transmisi,kejelasan,dan konsistensi belum baik.Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi yang belum merata kepada pedagang kaki lima, ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan dan kurangnya kejelasan tentang isi kebijakan yang ditetapkan.Pada aspek sumber daya yang mencakup staf, informasi,fasilitas sudah berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan, aspek disposisi menunjukkan bahwa pengangkatan birokrasi dan insentif telah dilaksanakan dengan baik, dan terakhir pada struktur birokrasi yang mencakup SOP dan fragmentasi dinilai sudah cukup baik.Factor pendukung yaitu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dan adanya SOP yang jelas dan tertulis sedangkan factor penghambat yaitu sosialisasi kebijakan yang belum merata dan tujuan dan sasaran kebijakan tidak dirumuskan secara spesifik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 tentang pengelolaan pedagang kaki lima belum berjalan dengan optimal,khususnya pada aspek komunikasi.Oleh karena itu,perlu ditingkatkan transmisi, kejelasan, konsistensi, serta penguatan SOP agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif.