Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui purposive sampling terhadap 13 informan, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan Uji kredibilitas data adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan membercheck. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima tergolong kurang optimal. Berdasarkan indikator, transmisi informasi cukup optimal, karena dilakukan melalui sosialisasi, dan himbauan kepada PKL. Indikator kejelasan informasi kurang optimal, karena masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai batas wilayah larangan berjualan. Indikator konsistensi kurang optimal, karena penyampaian informasi belum berkelanjutan. Indikator staf kurang optimal, karena jumlah personel masih terbatas. Indikator anggaran cukup optimal, karena mendukung pelaksanaan penertiban. Indikator sarana dan prasarana tidak optimal, karena belum tersedia lahan relokasi PKL. Indikator komitmen implementor kurang optimal, karena karena penertiban belum konsisten. Indikator ketegasan aparat cukup optimal, karena penertiban sesuai ketentuan. Indikator fragmentasi kurang optimal, karena koordinasi belum terlaksana sepenuhnya. Indikator SOP cukup optimal, karena menjadi pedoman pelaksanaan. Faktor penghambat yaitu: masih adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai batas larangan berjualan, pembagian tugas aparat yang terbagi di berbagai lokasi, belum adanya lahan untuk relokasi khusus, jumlah personel aparat terbatas, belum optimalnya pelaksanaan penertiban, dan belum teraturnya koordinasi dan jadwal antar instansi. Faktor pendukung yaitu: adanya pendekatan persuasif, adanya dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan, adanya pedoman kerja yang menjadi acuan pelaksanaan tugas, dan penegakan aturan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepada Pemerintah segera menyediakan lahan relokasi bagi PKL dan mendukung pemenuhan sumber daya, Satpol PP dan instansi lainnya juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan PKL, adapun PKL dan masyarakat diminta mematuhi Peraturah Daerah, serta peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian dengan teori atau lokasi yang berbeda mengenai implementasi kebijakan.penertiban.PKL.