Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya modernisasi pelayanan berbasis teknologi informasi, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 dan dikembangkan menjadi SIMKAH berbasis website seiring dengan tuntutan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Namun demikian, implementasi kebijakan di tingkat lokal sering kali menghadapi kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas di lapangan, seperti ketergantungan pada jaringan internet yang tidak stabil, gangguan sistem yang menyebabkan kegagalan login dan lambatnya akses, proses pembaruan data yang tidak segera tersinkronisasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran daring, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SIMKAH dalam pelayanan administrasi pernikahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling berjumlah 12 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas data, dilakukan uji keabsahan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, penggunaan bahan referensi, serta member check.