Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (studi kasus pada Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan), serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini penting dilakukan karena masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti kurangnya fasilitas, belum optimalnya pengelolaan parkir, serta rendahnya sosialisasi kebijakan kepada pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 10 Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdoellah (2016) yang meliputi enam indikator, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah pada Pasar Alabio belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya sosialisasi kebijakan kepada pedagang, keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana, serta belum optimalnya pengelolaan kebersihan dan parkir pasar. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Alabio belum terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada pedagang, memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana pasar, serta memperkuat koordinasi antar pihak terkait guna mendukung efektivitas implementasi kebijakan.