Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bertugas merencanakan, membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur jalan serta jembatan guna mendukung konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan kabupaten yang rusak di Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kerusakan jalan yang menghambat mobilitas masyarakat, belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia pada Bina Marga, serta lambatnya penanganan jalan yang telah mengalami kerusakan selama kurang lebih delapan tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan informan secara purposive sampling berjumlah 14 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan Teknik Kondensasi Data, Data Penyajian (Display Dara), dan Conclusion Drawing/verification. Uji kredibilitas data pada penelitian ini Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, Analisis Kasus Negatif, Menggunakan Bahan Referensi dan Mengadakan Member check. Hasil penelitian menunjukkan dapat diambil kesimpulan cukup baik. Pada sub variabel komunikasi, indikator yang cukup baik yaitu transmisi dan koordinasi. Pada sub variabel sumber daya, indikator yang cukup baik yaitu Staf berfokus pada kompetensi dalam perencanaan, sedangkan indikator fasilitas baik dan sumber daya finansial yaitu Anggran yang terbatas. Pada sub variabel disposisi, indikator yang cukup baik yaitu komitmen PUPR dan Bina Marga, responsivitas yaitu respon pemerintah dalam memperbaiki jalan yang rusak, dan indikator tanggung jawab pemerintah . Pada sub variabel struktur birokrasi, indikator yang cukup baik yaitu fragmentasi tugas antar tingkat dan SOP. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah anggaran pembangunan jalan yang terbatas sehingga pembangunan lambat terealisasi, Bina Marga kekurangan teknisi ahli yang membuat pembangunan kurang efektif, dan kurangnya penyampaian informasi sehingga terdapat distorsi informasi. Adapun faktor pendukung yaitu adanya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022, fasilitas yang menunjang pembangunan perbaikan jalan, dan dokumentasi kondisi jalan. Guna meningkatkan keberhasilan implementasi oleh Dinas PUPR Derektorat Jendral Bina Marga terhadap jalan yang rusak, Bina Marga merlukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas sumber daya, peningkatan komitmen pelaksana, serta penyempurnaan mekanisme birokrasi agar penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan dan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu-Rambu Jalan Angkutan Jalan