Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk mengelola usaha dan aset desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yaitu kepengurusan BUMDes yang masih baru, pemahaman pengurus terhadap administrasi dan pelaporan yang masih terbatas, serta belum tersedianya SOP tertulis. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari 13 informan yang ditentukan secara purposive sampling. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 pada BUMDes Jaya Bersama dapat dikatakan cukup optimal. Komunikasi, sumber daya, dan disposisi berjalan cukup optimal, sedangkan struktur birokrasi belum optimal karena belum tersedianya SOP tertulis. Faktor pendukung meliputi dukungan dan pendampingan Pemerintah Desa, struktur organisasi dan pembagian tugas, komitmen pengurus, komunikasi dan koordinasi, keterbukaan informasi kepada masyarakat, kegiatan dan administrasi dasar yang tetap berjalan, serta pengawasan dan evaluasi. Faktor penghambat meliputi kepengurusan yang masih baru, minimnya pemahaman administrasi dan pelaporan, belum tersedianya SOP tertulis, keterbatasan sumber daya manusia, modal dan fasilitas pendukung, waktu pengurus, serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 pada BUMDes Jaya Bersama cukup optimal, meskipun masih terdapat kendala terutama pada struktur birokrasi. Disarankan kepada Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes untuk meningkatkan pembinaan dan pendampingan, menyusun SOP tertulis, meningkatkan kemampuan administrasi dan pelaporan pengurus, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes.