Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dasar hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. UU ini ditetapkan pada 17 Oktober 2014 dan bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.