Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan nasional perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam kaitan itu, agar pelaksanaan pembangunan dapat terjaga dan berhasil sebagaimana yang direncanakan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menugaskan Bappenas untuk melaksanakan evaluasi atas hasil-hasil pembangunan nasional. Memperhatikan dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi penting untuk dilaksanakan dan merupakan salah satu aspek dalam siklus pengelolaan pembangunan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan nasional, baik tahunan maupun periodik. Dengan memperhatikan prinsip Good Governance, khususnya dalam konteks akuntabilitas kinerja pembangunan, seyogianya kegiatan evaluasi pembangunan diselenggarakan dengan seksama, fokus, tajam, jujur, dan berhasilguna; dan dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan yang ada.