Dalam konteks sistem politik, secara umum pendapat eksternal yang sering kita rujuk adalah gagasan David Easton yang membagi sistem politik terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, The political sistem allocates values (by means of politics). Kedua, its allocations are authoritative. Ketiga, its authorithative allocations are binding on the society as whole.1 Pengertian ini menegaskan bahwa sistem politik bermakna pertama sebagai alokasi nilai. Nilai dalam hal ini berkenaan dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kita membedakan antara kepentingan dan kebutuhan hanya untuk memperjelas pilihan pemerintah dalam menjalankan fungsinya di kelak hari. Kedua, alokasi nilai itu tak jarang mesti dilakukan dengan menggunakan kewenangan. Tanpa kewenangan yang cukup alokasi nilai tadi kemungkinan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Kewenangan tersebut dapat diterima secara traditional, kharismatik, maupun legal-rasional. Ketiga, bahwa penggunaan wewenang dalam upaya alokasi nilai dimaksud bersifat mengikat masyarakat sebagai keseluruhan. Terlepas dari itu penggunaan kewenangan yang melekat pada pemerintah tidaklah cukup diperlukan sejauh tingkat kesadaran masyarakat pada pemerintah relatif baik. Penggunaan kewenangan lebih atau sebaliknya sangat bergantung pada realitas politik masyarakat. Lebih lanjut Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.