Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dasar hukum utama pemberantasan korupsi di Indonesia. UU ini ditetapkan pada 16 Agustus 1999 dan menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini kemudian diubah dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001