Bertitik tolak pada pada gagasan amandemen UUD 1945 maka perubahan mendasar dalam kerangka sistem ketatanegaraan RI ditandai dengan adanya perubahan struktur maupun paradigma bernegara yang sentralistik menuju kearah konsep bernegara yang desentralistik sehingga berimplikasi pada kelahiran otonomi daerah sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang dianggap ideal di tengah tuntutan demokrasi partisipatif dengan tujuan untuk mendekatkan masyarakat pada proses partisipasi, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pengambilan kebijakan maupun kebijaksanaan di tingkat lokal bagi terwujudnya pembangunan untuk rakyat Indonesia yang seluruhnya dan seutuhnya.