Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan serta keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai tatacara pelaksanaan pembukaan inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.