Kesejahteraan sosial merupakan tujuan pokok bagi setiap negara di seluruh dunia. Salah satu rintangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang hampir dialami oleh semua bangsa dan negara di dunia. Fenomena ini sering kali menimpa negara-negara yang kurang maju serta negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang. Dalam hal ini, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas fenomena kemiskinan tersebut? Apakah tanggung jawab itu berada pada negara, khususnya pemerintah, atau pada individu secara pribadi? Pertanyaan ini mungkin telah menjadi bahan perdebatan yang luas di berbagai kalangan, tidak hanya di lingkungan akademis. Namun, peneliti tidak akan memperdalam pembahasan mengenai pertanyaan tersebut, melainkan akan mengacu pada konstitusi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati sejak lama. Dengan demikian, poin utama yang diambil oleh peneliti sebagai jawaban atas pertanyaan di atas adalah bahwa negara bertanggung jawab atas fenomena kemiskinan yang terjadi.